Aturan PKWT UU 27/2026: Kontrak Maksimal 4 Tahun, Bukan 5
Banyak HRD masih memakai patokan 5 tahun dari aturan lama. Sejak UU 27/2026 berlaku, karyawan kontrak paling lama 4 tahun, perpanjangannya wajib diberitahukan 7 hari sebelumnya, dan kesalahan kecil bisa mengubah status pekerja menjadi karyawan tetap.
Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · · 7 menit baca
Ringkasan
- PKWT paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun, sehingga totalnya paling lama 4 tahun (Pasal 82 ayat (2)).
- Rencana perpanjangan wajib diberitahukan tertulis paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir (Pasal 82 ayat (3)), dan PKWT wajib dicatatkan paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani (Pasal 87 ayat (3)).
- PKWT yang tidak tertulis, dipakai untuk pekerjaan tetap, atau di luar jenis pekerjaan yang diizinkan, demi hukum menjadi karyawan tetap (Pasal 85 dan Pasal 87 ayat (5)).
- Masa percobaan dalam PKWT batal demi hukum dan masa kerjanya tetap dihitung (Pasal 86).
Kalau Anda bertanya kepada sepuluh HRD berapa lama seorang karyawan boleh dikontrak, kemungkinan besar sebagian akan menjawab "lima tahun". Jawaban itu benar menurut PP 35/2021, tetapi tidak lagi benar sejak 28 Oktober 2026.
UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memangkas batasnya menjadi 4 tahun, menambah kewajiban pemberitahuan dan pencatatan, dan menegaskan kapan karyawan kontrak otomatis berubah menjadi karyawan tetap. Bagi perusahaan, salah paham kecil soal perpanjangan kontrak kini bisa berakhir dengan kewajiban pesangon yang tidak pernah dianggarkan. Bagi karyawan kontrak, aturan ini memberi kepastian yang selama ini sering kabur.
Aturan pokok PKWT di UU 27/2026
PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) adalah dasar hubungan kerja karyawan kontrak. Bedanya dengan karyawan tetap kami bahas di artikel PKWT vs PKWTT. Pasal 82 sampai Pasal 91 UU 27/2026 mengatur syaratnya, dan berikut yang paling sering ditanyakan.
| Hal | Aturan UU 27/2026 | Pasal |
|---|---|---|
| Dasar PKWT | Jangka waktu, atau selesainya suatu pekerjaan tertentu | Pasal 82 ayat (1) |
| Jangka waktu | Paling lama 2 tahun | Pasal 82 ayat (2) |
| Perpanjangan | Paling banyak 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (total paling lama 4 tahun) | Pasal 82 ayat (2) |
| Pemberitahuan perpanjangan | Tertulis, paling lambat 7 hari sebelum PKWT berakhir | Pasal 82 ayat (3) |
| Bentuk dan bahasa | Tertulis, bahasa Indonesia dan huruf latin; bila dwibahasa, versi bahasa Indonesia yang berlaku | Pasal 83 |
| Masa percobaan | Tidak boleh. Bila dicantumkan, batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung | Pasal 86 |
| Jenis pekerjaan | Hanya pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu; tidak untuk pekerjaan bersifat tetap | Pasal 87 ayat (1) dan (2) |
| Pencatatan | Wajib dicatatkan ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani | Pasal 87 ayat (3) |
| Uang kompensasi | Wajib dibayar saat PKWT berakhir, sesuai masa kerja | Pasal 88 |
Ada satu hal baru yang menguntungkan karyawan kontrak, yaitu PKWT yang sudah dicatatkan dapat diakses oleh pekerja dan pengawas ketenagakerjaan (Pasal 87 ayat (4)). Dengan begitu Anda bisa memastikan kontrak Anda benar-benar terdaftar.
Apakah karyawan kontrak bisa diperpanjang terus?
Tidak. Perpanjangan PKWT punya dua batas yang berjalan bersamaan: jumlahnya paling banyak 2 kali, dan setiap perpanjangan paling lama 1 tahun. Jadi pola yang paling panjang adalah kontrak awal 2 tahun, diperpanjang 1 tahun, lalu diperpanjang lagi 1 tahun.
| Pola kontrak | Sesuai UU 27/2026? |
|---|---|
| 2 tahun + 1 tahun + 1 tahun | Ya, total 4 tahun |
| 1 tahun + 1 tahun + 1 tahun | Ya, total 3 tahun |
| 2 tahun + 2 tahun | Tidak, satu perpanjangan paling lama 1 tahun |
| 1 tahun + 1 tahun + 1 tahun + 1 tahun | Tidak, perpanjangan lebih dari 2 kali |
| 3 tahun sekaligus | Tidak, kontrak awal paling lama 2 tahun |
Perpanjangan juga tidak boleh diputuskan mendadak. Bila perusahaan ingin memperpanjang, rencananya wajib diberitahukan secara tertulis kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir (Pasal 82 ayat (3)). Praktik "kontrak baru ditandatangani setelah karyawan sudah bekerja beberapa hari di periode berikutnya" sebaiknya dihentikan.
Konsekuensi hukum jika PKWT salah kelola
Di sinilah risiko terbesar bagi perusahaan. UU 27/2026 menyebut beberapa keadaan yang membuat PKWT demi hukum menjadi PKWTT, artinya karyawan kontrak otomatis berstatus karyawan tetap tanpa perlu persetujuan perusahaan.
- PKWT tidak dibuat tertulis menjadi karyawan tetap (Pasal 85).
- PKWT dipakai untuk pekerjaan bersifat tetap, atau untuk pekerjaan di luar jenis yang diizinkan Pasal 87 ayat (1), menjadi karyawan tetap (Pasal 87 ayat (5)).
- Masa percobaan dalam PKWT batal demi hukum dan masa kerjanya tetap dihitung (Pasal 86).
Ada pula sanksi administratif. PKWT yang tidak memakai bahasa Indonesia dapat dikenai peringatan tertulis dan denda administratif (Pasal 84), sedangkan uang kompensasi yang tidak dibayar dapat berujung pada penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha (Pasal 89).
Untuk kontrak yang diperpanjang melewati batas Pasal 82 ayat (2), undang-undang tidak menyebut akibatnya secara tegas. Namun Pasal 87 ayat (1) huruf b mengaitkan jenis pekerjaan PKWT dengan batas 2 tahun dalam Pasal 82 ayat (2), sehingga risiko karyawan menuntut status karyawan tetap melalui Pasal 87 ayat (5) cukup besar. Karyawan dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan ke pengadilan negeri setelah perundingan bipartit gagal (Pasal 87 ayat (6)).
Mengapa status ini penting? Karyawan tetap yang kemudian di-PHK berhak atas uang pesangon dan UPMK, bukan sekadar uang kompensasi PKWT. Untuk masa kerja 4 tahun, selisihnya bisa mencapai beberapa bulan upah. Lihat tabel pesangon UU 27/2026 per alasan PHK untuk gambaran besarnya.
Ingin tahu selisihnya untuk kasus Anda? Bandingkan kompensasi PKWT dan pesangon karyawan tetap di Kalkulator Pesangon →
3 hal yang wajib dibenahi HRD sekarang
1. Audit seluruh PKWT yang sedang berjalan
Buat daftar karyawan kontrak beserta tanggal mulai, jumlah perpanjangan, dan jenis pekerjaannya. Tandai mereka yang total kontraknya akan melewati 4 tahun bila diperpanjang lagi, serta mereka yang mengerjakan pekerjaan bersifat tetap. Kelompok ini paling berisiko menjadi karyawan tetap demi hukum.
2. Pasang pengingat 7 hari dan 3 hari kerja
Dua tenggat baru ini mudah terlewat bila hanya mengandalkan ingatan: pemberitahuan rencana perpanjangan paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir, dan pencatatan PKWT paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani. Masukkan keduanya ke kalender HR atau sistem penggajian Anda.
3. Perbarui template PKWT
Pastikan template memakai bahasa Indonesia, tidak mencantumkan masa percobaan, mencantumkan jangka waktu dan jumlah perpanjangan yang sesuai Pasal 82, serta mengatur uang kompensasi sesuai masa kerja. Template lama yang masih mengacu pada batas 5 tahun sebaiknya ditarik dari peredaran.
Kami dapat membantu Anda menyusun ulang template PKWT dan Peraturan Perusahaan sesuai UU 27/2026 →
- UU No. 27 Tahun 2026: Pasal 82 sampai Pasal 91 (PKWT), Pasal 300 sampai Pasal 306 (ketentuan peralihan)
- PP No. 35 Tahun 2021: Rincian PKWT dan uang kompensasi
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa lama maksimal karyawan kontrak menurut UU 27/2026?
Paling lama 4 tahun: kontrak awal paling lama 2 tahun, ditambah paling banyak 2 kali perpanjangan yang masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82 ayat (2)).
Apakah PKWT boleh ada masa percobaan?
Tidak. Masa percobaan dalam PKWT batal demi hukum, dan masa kerja selama masa percobaan itu tetap dihitung (Pasal 86).
Kapan karyawan kontrak otomatis menjadi karyawan tetap?
Bila PKWT tidak dibuat tertulis (Pasal 85), atau dipakai untuk pekerjaan bersifat tetap maupun di luar jenis pekerjaan yang diizinkan (Pasal 87 ayat (5)).
Apakah karyawan kontrak dapat uang kompensasi?
Ya. Saat PKWT berakhir, pemberi kerja wajib membayar uang kompensasi sesuai masa kerja (Pasal 88). Pemberi kerja yang tidak membayarnya dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 89).
Tentang penulis
Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD, Advokat PERADI, Founder & Principal Consultant, CML.